Kabar68.Donggala – Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, akhirnya angkat bicara mengenai mencuatnya isu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fiktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala. Pemerintah daerah memastikan akan melakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan keabsahan seluruh dokumen PPPK yang telah dilantik pada Rabu (12/11).
Bupati Vera menegaskan, penelusuran tersebut akan dilakukan dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) demi menjamin transparansi dan akurasi proses verifikasi.
“Sesuai instruksi pusat, kami akan melakukan pembenahan dengan melibatkan APH,” ujar Bupati Vera, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, dirinya kerap menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh sejumlah pimpinan unit kerja di lingkup Pemkab Donggala untuk meloloskan PPPK yang tidak memenuhi syarat administratif.
“Pak Sekda sudah mulai turun, karena kita akan diawasi dan juga melibatkan APH yang akan memeriksa kembali seluruh berkas,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjut, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi ulang dokumen PPPK, termasuk mewawancarai seluruh pimpinan unit kerja yang menerbitkan SPTJM tersebut.
“Baik camat, kepala sekolah, maupun tenaga kesehatan. Semuanya akan diwawancara dan wajib mempertanggungjawabkan SPTJM yang mereka terbitkan,” tegas Bupati Vera.
Ia menambahkan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap PPPK yang telah dilantik benar-benar merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi dan memenuhi seluruh ketentuan administratif.
“Pemerintah daerah akan menata dan menyelesaikan seluruh proses secara adil, transparan, dan terukur,” pungkasnya.
SPTJM merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pimpinan instansi untuk menjamin kebenaran data pelamar PPPK. Dokumen ini wajib dilampirkan untuk memastikan keabsahan dan validitas data para peserta seleksi.(BY)
