PALU – Sekretaris Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu, Naim, kembali melontarkan kritik terhadap Program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu.
Ia menilai program tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru menimbulkan dampak ekonomi yang bermasalah.
Menurutnya, sejak 2024 Pemerintah Kota Palu telah menggelontorkan dana besar dari APBD untuk mendanai program tersebut, namun langkah itu sebagai bentuk pemborosan anggaran.
“Ketika pemborosan anggaran terjadi, disitulah pajak menghantui,” tegas Naim di Palu, Rabu (30/7/2025).
Naim menekankan, mahasiswa sebagai agen kontrol sosial harus bersikap kritis dan teliti dalam mengamati berbagai kebijakan pemerintah.
“Peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial, harus teliti dan jeli melihat kebijakan maupun program dari pemerintah,” ujarnya.
Naim juga menyatakan IMM Kota Palu menolak sikap apatis maupun skeptis terhadap program tersebut. Sebaliknya, mereka akan terus mempertahankan daya kritis terhadap berbagai program yang dinilai bermasalah.
“Sebagai insan akademisi, kami menolak keras apatis dan skeptis terhadap program ini, serta mencegah segala upaya yang ingin membungkam akal sehat dan nalar kritis kami,” imbuhnya.
Ia bahkan menyebut Program BRT Trans Palu bukan sekadar pemborosan anggaran, tetapi juga bentuk manipulasi publik demi kepentingan tertentu.
Naim membeberkan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan IMM Kota Palu, anggaran dari APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025, termasuk dalam RKPD dan biaya operasional bulanan, telah mencapai Rp1,8 miliar. Jika ditotal, dana yang telah digelontorkan sejak program ini dimulai disebut telah menyentuh angka puluhan miliar.
“Awalnya peminat Bus Trans Palu ramai karena gratis, namun secara signifikan menurun dan akhirnya sepi laksana kuburan,” ucapnya.
Ia juga mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Palu yang mewajibkan ASN menggunakan BRT minimal dua kali seminggu dengan alasan mendorong transportasi umum dan mengurai kemacetan.
“Saya pikir ini bukan solusi yang konkret, karena pemborosan anggaran konsisten mencaci-maki, sementara kursi megah bus kurang diduduki,” katanya menyindir.
Naim menduga ada kepentingan tersembunyi di balik proyek tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok tertentu yang bermain di belakang layar dan menjadikan program ini sebagai alat politik.
“Saya sebagai mahasiswa mendalami serta mengindikasikan bahwa ada kepentingan aliansi di balik program ini,” bebernya.
Ia juga mempertanyakan logika keberlanjutan program yang menghabiskan biaya operasional hingga Rp1,8 miliar per bulan, sementara pendapatan dari layanan tersebut hanya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp400 juta.
“Bagaimana mungkin dengan anggaran operasional bulanan sebesar Rp1,8 miliar disandingkan dengan hasil keringat Bus Trans Palu sebesar Rp100 – 400 juta, tetapi program ini terus-menerus dilakukan? Pun demikian, menafsirkan ke alam pikiranku program ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik,” tegasnya.
Sebagai informasi, Program BRT Trans Palu diresmikan pada 21 September 2024, sekitar dua bulan sebelum pemilihan Wali Kota Palu pada 27 November 2024. Naim menilai waktu peluncuran ini menandakan program tersebut belum benar-benar siap dan hanya menjadi alat pencitraan menjelang pilkada.
“Artinya, program BRT Bus Trans Palu ini tidak benar-benar siap, melainkan sebatas tipu daya untuk kepentingan sepihak,” tutupnya.(NAS)
