TPP ASN Touna Belum Dibayarkan Sejak Januari 2026
TOUNA, — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, mengeluhkan belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak bulan Januari 2026.
Keluhan tersebut mencuat di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi para ASN yang sangat bergantung pada TPP sebagai salah satu komponen penting dalam menunjang kesejahteraan mereka. Hingga memasuki bulan April 2026, pembayaran TPP yang seharusnya diterima secara rutin setiap bulan belum juga direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Beberapa ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keterlambatan ini telah berdampak pada kondisi keuangan mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, cicilan, serta biaya pendidikan anak.
“Sudah empat bulan kami belum menerima TPP. Ini tentu sangat memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” ujar salah satu ASN dari Kecamatan Tojo.
Menanggapi hal ini, Koordinator ASPEK Publik Sulteng Yusuf Dumo, dalam press release-nya, menilai bahwa keterlambatan pembayaran TPP merupakan bentuk lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara. Padahal, TPP merupakan hak ASN yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan disiplin pegawai.
ASPEK Publik Sulteng juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk segera memberikan penjelasan secara transparan kepada publik terkait penyebab keterlambatan tersebut, serta memastikan pembayaran TPP dilakukan secepatnya.
“Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap hak ASN. Keterlambatan ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut kepercayaan dan stabilitas kinerja birokrasi. Kok beli mobil mewah untuk para pejabat bisa, tapi bayar TPP ASN tidak mampu?” ungkap Yusuf Dumo dengan nada tanya.
Lebih lanjut, ASPEK Publik Sulteng mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlarut, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya motivasi kerja ASN serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat, konkret, dan akuntabel dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk menyelesaikan persoalan ini, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, tutur Yusuf Dumo.
Sekretaris Daerah Touna Alfian Matajeng, SE, yang dihubungi Radar Sulteng, saat menyorong ke Kaban Keuangan.
Kepala BPKAD Touna, Dr. Rismanto Laide, SE, MM, melalui pesan WhatsApp (10/4) menjawab bahwa hingga saat ini Pemda Touna belum melakukan pembayaran TPP untuk PNS karena kondisi kas daerah yang tidak mencukupi.
Ia menambahkan, penerimaan dana transfer ke daerah seperti DAU-SG maupun DBH, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, hingga saat ini belum sesuai target yang direncanakan. Akibatnya, penerimaan PAD yang seharusnya digunakan untuk pembayaran TPP PNS masih diarahkan untuk menutupi kekurangan pembayaran belanja wajib dan prioritas lainnya.
“Tentunya kami semua berharap penerimaan TKD dapat berjalan normal sesuai yang direncanakan, sehingga pembayaran TPP secepatnya dapat dilakukan,” kunci Rismanto. (SL)
