PALU, – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Kamis (12/2/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tiga tuntutan utama kepada perusahaan.
Koordinator Lapangan aksi, Amir Sidik, menegaskan bahwa masyarakat tetap konsisten pada kesepakatan awal.
“Kesepakatan kami selalu, itu ada tiga tuntutan yang paling mendasar. Pertama, izin penciutan lahan. Kemudian pencabutan LP nomor 289 berkaitan dengan dugaan bahwa masyarakat melakukan tambang ilegal,” ujar Amir.
Selain itu, masyarakat meminta CPM membuka ruang kerja selama masa transisi sebelum pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tuntas.
“Ketiga, kami meminta kepada pihak CPM untuk membuka ruang bagi masyarakat tetap bekerja. Karena hari ini ada keresahan, ada kegelisahan di masyarakat. Ketika mereka mau naik untuk melakukan kerja-kerja, itu ada ketakutan,” katanya.
Amir juga menyinggung kehadiran aparat beberapa waktu lalu yang sempat memicu kekhawatiran warga.
“Kemarin naik Satgas PKH, itu ditemani oleh Brimob dan TNI. Ternyata setelah kami mendapatkan jawabannya, itu tidak punya relevansi, tidak punya hubungan dengan kegiatan ini,” jelasnya.
Ia menyebut aliansi terdiri dari berbagai unsur masyarakat lingkar tambang.
“Jadi ini ketika dia bicara aliansi, sudah hampir semua elemen. Ada rumpun, jadi ini sudah semua elemen yang ikut,” ucap Amir, warga Talise yang mengaku sebagai bagian dari masyarakat lingkar tambang.
Dalam orasinya, Agus Walahi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari CPM tertanggal 12 Februari 2026. Surat tersebut menindaklanjuti permintaan masyarakat terkait skema transisi dan rencana kerja sama.
“Sehubungan dengan permintaan masyarakat untuk melakukan transisi sebelum kita masuk ke WPR untuk pengurusan administrasinya, mungkin kita akan melakukan joint operation. Tetapi di dalam perjanjian itu, kita akan membicarakan semua soal pencabutan laporan, baik ke ESDM, ke Satgas PKH, ke Gakkum dan segala macam,” ujar Agus.
Ia menambahkan, para pihak sebelumnya telah sepakat menyelesaikan berbagai persoalan secara restorative justice.
“Seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat itu akan diselesaikan secara restorative justice, termasuk juga laporan perusahaan itu kepada Pak Kapolda dan Wakapolda,” katanya.
Ketua Pokja Pertambangan Poboya, Sofyar, kemudian membacakan langsung surat dari CPM di hadapan massa aksi. Ia menegaskan bahwa tujuan masyarakat jelas, yakni mendorong penciutan WPR dan mendapatkan kepastian hukum selama masa transisi.
“Yang pertama, bahwa tujuan kami jelas, WPR penciutan, wilayah pertambangan rakyat. Kedua, sembari mengisi itu, maka di masa transisi masyarakat diberi ruang untuk tetap beraktivitas. Ketiga, kami ingin payung hukum untuk melindungi masyarakat mengisi masa transisi itu,” ujar Sofyar.
Dalam surat bernomor 062/CPM/LGL/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026, CPM mengundang Ketua Lembaga Adat Kelurahan Poboya untuk menghadiri musyawarah terkait kemitraan bagi peningkatan ekonomi masyarakat Poboya dan lingkar tambang. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026, pukul 14.00 WIB di Kuningan, Jakarta Selatan.
“Jadi, kita kemudian diminta perwakilan untuk datang ke Jakarta untuk menindaklanjuti pembicaraan kita kemarin,” kata Sofyar.
Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan kepastian dan tidak sekadar janji.
“Harapan saya, semoga pembicaraan ini bisa berlanjut. Jangan lagi dibohong-bohongi kita, dijanji-janji. Kalaupun kami ditunjuk berangkat, maka kami akan berangkat. Apa pun hasilnya akan kami sampaikan apa adanya,” tutup Sofyar dalam orasinya. (NAS)
