PALU, – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, memberikan kecaman keras terhadap pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum menyusul tragedi tewasnya dua penambang lokal di lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong. Safri menilai insiden maut ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan tamparan keras akibat lambannya penanganan aktivitas tambang ilegal yang telah dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan serius.
Safri juga menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus peringatan keras bahwa PETI telah menjadi ancaman sistematis bagi nyawa warga.
“Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terus berulang jika tidak ada sikap tegas dan tindakan nyata dari para pemangku kepentingan. Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat melayang sia-sia hanya karena pembiaran,” Ujarnya melalui sambungan telepon 16/02.
Kemarahan sekertaris komisi III tersebut memuncak saat menyoroti respons pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah. Safri menilai mentalitas birokrasi saat ini telah rusak dan mati rasa karena justru sibuk memperdebatkan status administratif serta titik koordinat di saat keluarga korban sedang berduka. Ia menganggap perdebatan teknis tersebut hanyalah upaya untuk menutupi lemahnya pengawasan di lapangan.
“Yang meninggal itu manusia, bukan administrasi! Jangan sibuk berdebat soal titik koordinat dan izin sementara nyawa sudah melayang. Kalau ada pejabat yang masih bermain-main dengan redaksi dan administrasi saat rakyat meninggal, itu keterlaluan,”tambahnya.
Ia juga secara terbuka menyindir gaya komunikasi pejabat Dinas ESDM yang dinilai sinis dan tidak etis karena menggunakan emoji dalam pembahasan peristiwa kematian. Ia meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera turun tangan mengevaluasi jajaran teknis yang dianggap tidak memiliki sense of crisis tersebut. Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi keselamatan manusia, bukan hanya muncul saat urusan retribusi atau birokrasi di balik meja.
“Pejabat itu digaji negara untuk melindungi rakyat, bukan untuk berdebat di ruang digital sambil mempertanyakan koordinat. Kalau setiap tragedi hanya dijawab dengan ‘pastikan dulu’ atau ‘jangan asal sebut’, lalu apa fungsi pengawasan, Jika Gubernur tidak segera mengambil langkah ekstrem, maka pemerintah secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tumpah di lokasi tambang ilegal tersebut,”tegas safri
Ia mengatakan jika ada pejabat yang tidak peka terhadap kesusahan apalagi kematian rakyat lebih baik mundur, menurutnya jabatan bukan tempat untuk bermain-main apalagi dengan nyawa manusia. Ia juga memberikan penegasan bahwa tata kelola tambang bukan hanya sekedar dokumen dan peta wilayah. Namun juga soal keselamatan manusia sehingga pemerintah tidak boleh kehilangan nuraninya dibalik meja birokrasi.(Zar)
