Layanan Kesehatan Jiwa di SulTeng Makin Kuat
Palu, – Sulawesi Tengah kini resmi memiliki kepengurusan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI). Pelantikan pengurus PDSKJI Cabang Sulawesi Tengah merupakan momentum penting dalam memperkuat peran kedokteran jiwa di daerah, khususnya dalam mendukung proses pelayanan kesehatan jiwa yang profesional.
Kegiatan yang berlangsung di hotel best western palu (15/2/2026) turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus Ketua IDI Wilayah Sul-Teng, dr. Renny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa.
“Kita masih kekurangan tenaga profesional sementara kebutuhan ke depan makin meningkat dan tidak hanya terputar dalam fase kuratif tetapi juga ke arah preventif,” ujar dr. Renny.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat PDSKJI dr. Agung Frijanto, Sp.KJ(K), MH menyampaikan harapannya untuk kepengurusan yang baru dilantik “Harapan ke depan untuk PDSKJI Sulteng, tentunya kita ingin lebih mengoptimalkan jumlah tenaga psikiater. Kalau kita bicara di Sulawesi Tengah, jumlahnya sudah ada 14 psikiater, yang tentunya masih sangat jauh dari optimal seperti yang dikatakan Ibu Wakil Gubernur” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa selain penambahan tenaga, mengingat bencana alam yang pernah terjadi dalam banyak kasus dapat menimbulkan luka psikologis mendalam, trauma berkepanjangan serta masalah psikososial lainnya maka perubahan cara pandang masyarakat terhadap isu kesehatan jiwa juga menjadi prioritas utama. Hal ini penting karena pemulihan mental tidak cukup hanya dengan menghadirkan lebih banyak tenaga profesional, tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan sosial yang memahami bahwa kesehatan jiwa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan secara menyeluruh.
Ketua panitia pelaksana, dr. Jalaluddin Yusuf, Sp.KJ(K), M.Kes yang ditemui seusai acara mengungkapkan bahwa wacana pembentukan PDSKJI Sulawesi Tengah sebenarnya telah direncanakan sejak dua tahun lalu. Namun, proses tersebut menghadapi beberapa tantangan.
“Pembentukan PDSKJI Sulteng sudah direncanakan sejak dua tahun yang lalu. Akan tetapi, kami masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan tenaga profesional hingga koordinasi antar anggota yang belum optimal. Adapun PDSKJI Cabang Sul-Teng ini dibentuk guna mendorong sinergi antara PDSKJI, pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya ” ungkap dr. Jalaluddin
Sementara itu, Ketua PDSKJI Sulawesi Tengah, dr. Andi Soraya T Uleng, Sp.KJ., M.Kes menyampaikan visi kepengurusan yang baru dilantik.
“Dengan visi mewujudkan PDSKJI Sulawesi Tengah sebagai organisasi profesi yang solid, adaptif, dan berdaya saing, kami bertekad untuk memperkuat kinerja organisasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik yang secara nyata mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Sulawesi Tengah” tegasnya
Ia juga menyoroti masih kuatnya stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa di masyarakat. Menurutnya, stigma dan diskriminasi kerap menjadi hambatan utama bagi pasien dan keluarga untuk mencari pertolongan sejak dini.
“Masih banyak masyarakat yang menganggap gangguan jiwa sebagai aib atau kelemahan pribadi, padahal ini adalah kondisi medis yang dapat ditangani secara profesional. Stigma inilah yang membuat banyak kasus terlambat ditangani,” ujarnya
Dr. Andi Soraya menambahkan bahwa edukasi publik harus berjalan seiring dengan peningkatan jumlah tenaga psikiater. Upaya promotif dan preventif dinilai sangat penting untuk membangun pemahaman bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik.
Kehadiran Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kedokteran jiwa serta dapat memberi kontribusi nyata, profesional dan beretika.
Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal penguatan organisasi profesi bidang kedokteran jiwa di sulawesi tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan jiwa yang semakin kompleks, terintegrasi, serta bebas dari stigma dan diskriminasi. (Kmla)
