Isu Bongkar Huntara Demi FORNAS 2027, Pansus Tunggu Data Pasti
PALU – Ketua Panitia khusus (Pansus) Penyintas Bencana 2018 DPRD Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara mengatakan bahwa status kepemilikan bangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kota Palu kini telah beralih menjadi milik dari pemilik lahan seiring berakhirnya masa peminjaman lahan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Pemilik lahan ini sebagian milik Pemerintah Provinsi dan sebagian punya HGU Perusahaan.
Menanggapi isu pembongkaran Huntara di beberapa lokasi terutama di Huntara Hutan kota Palu ia mengaku belum mengetahui hal tersebut.
“Saya belum dengar soal pembongkaran Huntara itu dan sekarang kan posisinya Huntara itu sudah menjadi milik yang punya lahan,” ujar Mahfud saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon, Rabu (11/2/2026).
Mahfud juga menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam rapat Pansus, Huntara-Huntara tersebut dulunya dibangun oleh pemerintah serta lembaga kemanusiaan internasional maupun dalam negeri hanya dengan status meminjam lokasi lahan.
Ia juga mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi istilah Huntara karena sebagian penghuni bangunan Huntara tersebut berdasarkan data evaluasi BPBD mayoritas orang yang menempati unit-unit tersebut bukan lagi warga terdampak bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018 melainkan penyewa.
“Sekarang kan kesepakatan kita di Pansus kemarin bahwa berdasarkan data-data itu tidak ada lagi istilah Huntara saat ini karena sebagian yang ada di Huntara tersebut bukan lagi korban bencana 2018,” tambahnya.
Sedangkan mengenai isu pembongkaran Huntara yang dikaitkan dengan rencana pembangunan Lapangan Diaspora, Mahfud mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait hal tersebut. Pembangunan proyek tersebut merupakan bagian dari persiapan infrastruktur menyambut Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX 2027, di mana Provinsi Sulawesi Tengah telah ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Mengenai pembongkaran Huntara, saya belum mengetahui Huntara mana yang akan dibongkar karena belum mendapatkan informasi,” kata Mahfud. (Zar)
