PALU – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah resmi memiliki kepengurusan baru periode 2026-2031.
Risharyudi Triwibowo selaku Bupati Buol dipercaya sebagai Ketua, sementara Legislator asal Dapil Morowali dan Morowali Utara Muhammad Safri mengemban amanah sebagai Sekretaris yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng.
Pelantikan tersebut dilakukan secara serentak dengan sejumlah pengurus DPW PKB se-Indonesia bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (03/02/2026).
Keputusan tersebut menjadi jawaban atas berbagai tuntutan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk massa aksi masyarakat tambang Poboya, yang menghendaki pencopotan Safri dari kursi DPRD Sulteng. Desakan tersebut muncul akibat sikap tegas Safri sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng yang dianggap terlalu mengkritisi persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Poboya.
Abdul Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menegaskan bahwa kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa PKB membutuhkan kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan mampu bekerja nyata untuk rakyat. Dimana DPW PKB harus menjadi motor penggerak perubahan dan penguatan politik kerak.
Sebagai Ketua DPW PKB Sulteng yang baru, Risharyudi turut menyampaikan komitmennya untuk membangun organisasi partai yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat struktur partai, serta memastikan PKB hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Safri mengakui bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggungjawab moral yang besar. Ia menjelaskan bahwa latar belakangnya sebagai anak nelayan menjadi bahan bakar untuk terus konsisten membela rakyat kecil.
“Apa yang saya suarakan semata-mata adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat untuk membela kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” Ujarnya.
Safri juga menyampaikan bahwa ia menghormati keputusan DPP PKB yang dinilai memiliki pandangan berbeda dalam melihat rekam jejaknya. Ia bahkan meminta maaf jika ada pihak yang merasa terusik oleh sikap kritisnya selama ini. Dalam menjalankan tugasnya kedepan ia akan berfokus pada sinergi kepengurusan melalui penguatan kaderisasi, konsolidasi internal, serta peningkatan peran PKB dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Mungkin DPP punya pandangan berbeda dalam melihat track record saya. Jadi, bagi pihak-pihak yang selama ini mendesak agar saya di-PAW, mungkin ini adalah jawaban dari desakkan mereka,” tambah Safri.(Zar)
