Minta Pemerintah dan Aparat Bertindak Tegas
PARIMO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Mastullah, mengatakan bahwa pihak legislatif secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Parimo agar praktik ilegal tersebut segera dicegah dan diberantas secara tuntas.
“Kami sudah sering menyuarakan hal ini. Saya dari Dapil 4 juga hadir dan tidak bisa memungkiri bahwa sudah beberapa kali ada aksi demonstrasi. Saya bahkan ikut turun menolak, berorasi, hingga membacakan pernyataan sikap resmi DPRD yang menolak keberadaan PETI. Itulah sikap tegas kami,” ujar Mastullah saat dihubungi melalui sambungan telepon(04/02)
Meskipun vokal dalam penolakan, Mastullah mengatakan bahwa kewenangan DPRD memiliki batasan. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum harus terjun langsung melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi PETI. Sementara itu terkait adanya dugaan keterlibatan “backing” atau oknum di balik layar yang membuat persoalan ini berlarut-larut, Mastullah menyebut bahwa kunci penyelesaian ada di tangan pemegang kebijakan eksekusi.
“Kekuatan DPRD terbatas pada fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi. Tanggung jawab untuk menghentikan aktivitas tersebut berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum yang memiliki otoritas untuk bertindak tegas,” tambahnya.
Dalam hal ini ia juga menyinggung ketegasan dari bupati kabupaten Sigi sempat mendapatkan apresiasi dari Gubernur Sulteng yang betul-betul tegas memberhentikan aktivitas PETI. Menurutnya, ketegasan serupa sangat dibutuhkan di Parigi Moutong.
“Kalau di Parimo, mungkin pemerintah masih menyusun strategi. Namun kenyataannya, hingga saat ini PETI masih beroperasi. Bahkan lokasi yang jauh dari ibu kota maupun yang berada di sekitar Parigi pun masih berjalan. Rekan-rekan di DPRD selalu rajin menyuarakan penolakan ‘harga mati’, namun aktivitas itu hanya berhenti sementara lalu beroperasi kembali,” ungkapnya.
Terkait koordinasi dengan pimpinan daerah, Mastullah menjelaskan bahwa secara pribadi ia belum berkomunikasi langsung dengan Bupati. Namun, secara kelembagaan, persoalan PETI selalu menjadi topik utama dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Meskipun Pemerintah Kabupaten Parimo kerap memberikan respon positif dan berjanji akan memberantas tambang ilegal, Mastullah menyayangkan fakta di lapangan yang menunjukkan aktivitas PETI tetap berlangsung meski telah dihantam gelombang protes demo dari masyarakat.
“Artinya, sekarang tinggal masalah ketegasan. Meskipun sudah didemo berkali-kali tapi tetap berlanjut, ini yang membuat posisi kita semua menjadi serba salah,” tutupnya. (Zar)
