Oleh : Samsurijal Labatjo ( Litbang Radar Sulteng)
Kabar68,- Fenomena pejabat yang “menari-nari di atas penderitaan rakyat” baik secara harfiah maupun kiasan adalah bentuk krisis empati yang terang-terangan di pertontonkan kepada publik memperlihatkan ada ketimpangan sosial-ekonomi, di mana pejabat/aparat birokrasi hidup mewah (flexing) di tengah kesulitan rakyat.
Tindakan ini sangatlah tidak etis, terutama ketika dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lagi sulit.
Kondisi ini terjadi diKabupaten Tojo Una-una, yang merupakan Kabupaten termiskin di Sulawesi Tengah. Disaat masyarkat tengah kesulitan baik dari sisi ekonomi maupun sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, pelayanan kesehatan dan sulitnya mengakses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
Ini merupakan masalah serius di Tojo Una-una yang harus segera di benahi oleh pemerintah daerah, karena dalam beberapa minggu terakhir bermunculan postingan masyarakat yang mempertontonkan begitu susahnya masyarakat menjalani kehidupan mereka, postingan-postingan tersebut bisa jadi merupakan bentuk protes dan kritik dari masyarakat terhadap pemerintah daerah kabupaten Tojo Una-una yang di anggap tidak peka dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena pemerintah lebih mementingkan kebutuhan pribadi mereka dan hanya berlomba-lomba memenuhi dan memenuhi fasilitas operasional mereka.
Langkah yang di lakukan oleh pemerintah daerah Tojo Una-una tentunya dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang didengungkan pemerintah pusat dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Fenomena tersebut berdasarkan situasi terkini yakni Viral Jenazah yang di evakuasi menggunakan sepeda Motor, sedangkan Para pejabat hanya berlomba-lomba menganggarkan kendaraan dinas Mewah, Video Viral Seorang Nenek yang harus turun ke laut hanya untuk mengambil air bersih di pipa yang airnya mengalir sangat kecil yang menunjukan bahwa telah terjadi kerusakan pada sistem perpipaan yang menyebabkan aliran air kecil.
Jika pemerintah daerah Tojo Una-una tidak merubah gaya hidup mewah pejabat/keluarganya saat masyarakat kesusahan ini maka pasti akan memicu kecemburuan sosial dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah serta akan memancing emosi publik di tengah kesulitan ekonomi.
Diharapkan kedepan Pemerintah daerah Tojo Una-una harus lebih berorientasi pada rakyat (pro-people) dalam setiap kebijakan dan pelayanannya. Sistem penganggaran yang lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang berbasis Kesejahteraan (Inklusif) dengan mengubah orientasi pembangunan agar tidak hanya berfokus di kota besar, tetapi menjangkau pelosok desa untuk mengurangi kesenjangan sosial, menerapkan kebijakan yang mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, memastikan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan nyata. (**)
