MOROWALI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana terkait sengketa lahan antara warga dan PT Bukit Jejer Sukses (BJS) yang digelar DPRD Morowali, Rabu (7/1/2026), belum menghasilkan keputusan final. Ketidakhadiran pimpinan perusahaan dinilai menjadi salah satu penyebab belum tercapainya kesepakatan.
Pemilik lahan, Syamsul Alam, mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang ia layangkan ke DPRD Morowali sejak 19 Juni 2025. Namun, pelaksanaan RDP baru terlaksana awal Januari 2026 karena padatnya agenda dewan.
“Saya bersurat tanggal 19 Juni 2025. Karena DPR sibuk dengan kegiatan lain, setelah ada peluang baru dijadwalkan RDP,” kata Syamsul Alam saat diwawancarai melalui sambungan WhatsApp, Jumat malam (9/1/2026).
Menurut Syamsul, dalam undangan RDP pihak yang diwajibkan hadir seharusnya adalah pemilik atau direktur perusahaan karena pembahasan menyangkut pengambilan keputusan strategis, khususnya soal harga lahan.
“Yang diwajibkan hadir itu pemilik perusahaan sebagai penentu kebijakan. Karena yang mau dibahas adalah kelanjutan berita acara kesepakatan, baik yang dibuat di Kantor Bupati tanggal 16 Desember 2019 maupun di Kecamatan pada 17 Juli 2025,” ujarnya.
Dalam berita acara tersebut, lanjut Syamsul, warga memiliki hak untuk menutup lahan. Sementara perusahaan sempat meminta waktu 3×24 jam untuk bernegosiasi soal harga lahan, namun hingga kini tidak ada kejelasan.
“Harapan kami di RDP kemarin itu pemilik perusahaan yang hadir. Tapi yang datang hanya humas, yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan,” tegasnya.
Meski demikian, RDP tidak sepenuhnya buntu. Perwakilan PT BJS meminta waktu satu minggu untuk berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan.
“Humas minta waktu sampai Rabu depan untuk koordinasi ke petinggi perusahaan. Setelah itu RDP akan dijadwalkan ulang,” jelas Syamsul.
Ia menegaskan, pada RDP lanjutan nanti akan ada dua kemungkinan. Jika perusahaan tetap tidak menemukan titik temu soal harga lahan, ia akan meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas perusahaan di atas lahan sengketa seluas 13,2 hektare.
“Kalau tidak ada kesepakatan harga, saya minta dikeluarkan rekomendasi pemberhentian kegiatan di atas lahan kami seluas 13,2 hektare,” katanya.
Lahan tersebut terdiri dari 11,2 hektare milik Syamsul Alam dan 2 hektare milik Laane Tahir. Awalnya, luas lahan yang diklaim warga mencapai 15 hektare, namun perusahaan melakukan pengukuran ulang dan mengurangi luasan tersebut.
Dalam RDP, Syamsul juga memaparkan kronologis kepemilikan lahan sejak 1996 hingga 2005 lengkap dengan bukti administrasi. Ia menyebut hanya ada satu pihak yang meminta klarifikasi terkait pencabutan izin PT BJS pada 2019.
“Saya bacakan semua kronologis dengan buktinya. Kalau ada yang mengkomplain, silakan. Ada yang minta lihat bukti pencabutan izin PT BJS tahun 2019, dan itu siap saya perlihatkan,” ucapnya.
Terkait nilai ganti rugi, Syamsul mengaku menawarkan harga Rp1 juta per meter persegi kepada perusahaan. Harga tersebut, kata dia, sudah mempertimbangkan kerugian materiil dan nonmateriil yang dialaminya.
“Saya tawarkan Rp1 juta per meter. Itu karena ada kerugian materi, nonmateri, dan inmateri. Kami bahkan sempat dipidanakan selama 10 bulan dengan Pasal 335,” ungkapnya.
Selain itu, lahan tersebut telah digunakan perusahaan selama sekitar enam tahun untuk aktivitas produksi tanpa kompensasi apa pun kepada pemilik lahan.
“Selama enam tahun lahan dipakai, tidak ada sepeserpun kompensasi. Padahal pabrik jalan terus, sementara saya tetap membayar pajak lahan 11,2 hektare itu,” kata Syamsul.
Ia juga menyebut dalam RDP tersebut hadir sejumlah instansi terkait, mulai dari dinas perizinan, dinas perkebunan, kepolisian, TNI, hingga unsur pimpinan DPRD Morowali.
“Ketua Komisi I, II, III dan Ketua DPRD semua hadir. Tinggal komitmen perusahaan saja yang kami tunggu di RDP berikutnya,” pungkasnya. (NAS)
