Kabar68.PALU – Founder Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, menilai ancaman banjir dan longsor di Kota Palu dan Donggala semakin nyata dalam tiga tahun terakhir. Ia mengingatkan bahwa fenomena yang terjadi di Sumatera Utara dapat terulang di Sulawesi Tengah jika pemerintah tidak segera membenahi tata kelola lingkungan dan perizinan tambang.
Aulia menjelaskan, data BNPB menunjukkan eskalasi bencana banjir di Sulawesi Tengah meningkat signifikan.
“Dalam tiga tahun terakhir itu meningkat, bahkan mencapai di angka 200 titik banjir,” ujarnya saat diwawancarai Senin (1/12/2025). Ia menyebut kondisi ini bukan situasi biasa, melainkan tanda bahwa kawasan pesisir Palu–Donggala berada dalam tekanan ekologis yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, selain polusi debu dan aktivitas masyarakat yang padat, ancaman terbesar justru datang dari bencana hidrometeorologi.
“Kalau kita mau lihat soal apakah fakta yang ada di Sumatera Utara itu bisa terjadi di Palu, sangat memungkinkan. Karena ancaman banjir dan tanah longsor itu tidak perlu diragukan lagi,” tegasnya.
Ia mencontohkan banjir yang melanda Watusampu dua hari sebelumnya sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah menghadapi musim hujan.
“Kita bisa melihat ketidaksiapan dan ketidaksiagaan pemerintah,” tambahnya.
Aulia menilai pemerintah lamban melakukan pembenahan, padahal data BNPB sudah menunjukkan situasi darurat. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap izin tambang serta ketidaksesuaian aktivitas tambang dengan rencana tata ruang.
“Apakah 71 izin yang terbit di galian C Kota Palu dan Donggala itu sesuai dengan rencana detil tata ruang? Saya kira tidak,” katanya.
Menurutnya, pemberian izin justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang memperparah kerentanan wilayah.
“Yang begitu rawan dengan bencana kemudian dibebankan dengan pemerintah. Streamer buat dari praktik mainstream ya begitu,” ungkapnya.
Aulia juga menyoroti peran BMKG dan tim penanggulangan bencana Kota Palu yang dinilainya belum optimal. Ia mengatakan informasi cuaca seharusnya tidak berhenti di kanal media, melainkan disertai sosialisasi langsung ke kelurahan.
“Apalagi Kota Palu punya tim penanggulangan bencana. Saya kira itu tidak berfungsi sampai saat ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Kota Palu. Kabupaten-kabupaten lain yang dibebani aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit menurutnya mengalami ancaman serupa.
“Di Parigi Moutong aktivitas PETI tidak terkontrol, di Morowali deforestasinya tinggi, begitu pun di Banggai,” kata Aulia.
Di akhir wawancara, ia menegaskan bahwa pemerintah belum menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Mereka sibuk mengklaim capaian programnya yang dibungkus dengan kampanye, tapi mereka lupa bahwa menjamin keselamatan dan kesehatan warga itu hal yang paling penting. Dan itu terbukti mereka tidak mampu menjamin itu,” tutupnya.(NAS)
