Kabar68.PALU – Sulawesi Tengah memiliki kekayaan ekonomi yang jauh lebih luas dari sekadar nikel. Hal itu mengemuka dalam Bincang Akhir Tahun bertema “Mengurai Benang Kusut Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sulteng: Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan” yang digelar PWI Sulteng bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, di Hotel Paramasu Palu, Kamis (27/11/2025).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Miftachul Choir S., memaparkan bahwa struktur ekonomi Sulteng saat ini sangat bergantung pada sektor padat modal, terutama industri pengolahan dan pertambangan. Ketergantungan itu sangat berisiko mengingat industri nikel Morowali dan Morowali Utara sangat dipengaruhi dinamika geopolitik Tiongkok sebagai pemain utama global.
“Sulteng itu kaya, bukan hanya nikel. Banyak komoditas unggulan lain yang potensial dikembangkan,” kata ya.
Ia menjelaskan, Sulteng memiliki kelapa sawit dengan produksi tertinggi kedua di kawasan Sulawesi–Maluku–Papua, produksi kelapa terbesar ketiga, serta kakao terbesar di Indonesia dengan capaian hingga 125 ribu ton per tahun.
Namun di tengah potensi itu, pertumbuhan ekonomi Sulteng pada Triwulan III 2025 justru melambat menjadi 7,79 persen, turun dari 7,95 persen pada periode yang sama sebelumnya.
Diskusi yang dipandu Sekretaris PWI Sulteng, Temu Sutrisno, menyebut jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi, yakni 356,19 ribu jiwa atau 10,92 persen.
Temu menegaskan pentingnya memastikan manfaat investasi yang besar di Sulteng benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Perwakilan DPMPTSP Sulteng, Teguh Ananta, menjelaskan bahwa sektor pertambangan berkontribusi sangat besar terhadap nilai investasi daerah, mencapai Rp571 triliun.
Namun, dana bagi hasil (DBH) yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp200 miliar, sebagaimana disampaikan Gubernur sebelumnya.
“Pertambangan terbesar tetap berada di Morowali dan Morowali Utara,” jelasnya.
Ia menambahkan, industri padat modal membutuhkan biaya besar untuk menciptakan lapangan kerja.
“Dibutuhkan sekitar Rp3,25 miliar investasi untuk membuka satu lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Data yang disampaikan Teguh, bahwa tenaga kerja lokal masih didominasi lulusan SD, yakni 836 ribu orang. Padahal sektor pertambangan membutuhkan keterampilan khusus yang belum banyak dimiliki kelompok angkatan kerja Sulteng.
Ketua DPD APINDO Sulteng, Wijaya Chandra atau Ko Awi, sependapat bahwa menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan industri berat.
Komoditas unggulan Sulteng seperti kelapa dan durian, menurutnya, memiliki peluang besar jika pemerintah berani masuk pada hilirisasi produk.
Ia mencontohkan produk olahan kelapa, seperti susu kelapa, yang memiliki nilai tambah tinggi. “SDA Sulteng itu sangat kaya. Untuk menekan kemiskinan, dibutuhkan sentuhan yang langsung mengena kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Guru Besar Ekonomi Universitas Tadulako, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, menambahkan sejumlah data penting yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, sebagian wilayah seperti Palu dan Banggai memiliki karakteristik “kemiskinan alamiah”. Parigi Moutong tercatat sebagai daerah dengan nelayan terbanyak.
Prof Ahlis menyebut 17 persen populasi lansia di Sulteng, serta 712 ribu penduduk yang belum tersentuh program BPJS.
Selain itu, pada 2023–2024 luas tanam menurun 7,5 persen. Ia turut menyinggung hilangnya 256 ribu hektare hutan di Sulteng, dengan Banggai sebagai wilayah yang relatif aman.
“Data ini perlu dicermati. Setiap kebijakan harus tepat sasaran agar penduduk miskin di Sulteng benar-benar bisa menjadi sejahtera,” tegasnya.
Diskusi akhir tahun ini dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan online. (bar)
