Kabar68.Palu – Ratusan warga Poboya menggelar aksi spontan menolak langkah PT Citra Palu Minerals (CPM) yang dinilai terus menekan aktivitas tambang rakyat. Aksi yang berlangsung di kawasan Poboya pada Jumat, (7/11/2025) itu diwarnai orasi sejumlah tokoh masyarakat yang menyerukan solidaritas serta kekompakan warga dalam memperjuangkan hak pengelolaan tambang rakyat.
Dalam orasinya, Kusnadi Paputungan yang menjadi koordinator dalam aksi tersebut menegaskan bahwa kekuatan utama masyarakat kecil hanyalah persatuan.
“Kita ini modalnya cuma satu: kekompakan dan kesatuan. Tanpa itu, kita akan hancur,” ujarnya di hadapan massa.
Ia mengingatkan bahwa tanpa solidaritas, masyarakat akan mudah tersingkir dari tanah dan sumber kehidupannya sendiri.
“Kalau kita tidak bersatu, lawan kita makin bersatu dan makin kuat. Mereka besar jabatannya, besar dananya, tapi kita punya kekuatan yang tidak mereka miliki — kepedulian sesama dan kesatuan,” tambahnya.
Kusnadi juga menyinggung sikap perusahaan yang disebut terus berupaya menertibkan tambang rakyat di area Kijang 25 dan 30, meski proses legalisasi tambang sedang ditempuh secara resmi melalui jalur pemerintahan.
“Mereka terus mengatur strategi supaya kita terusir dari tempat mencari nafkah. Kalau kita tidak mau terusir, kita harus jaga persatuan,” serunya.
Menurut informasi yang diterima wartawan melalui pesan singkat WhatsApp dari salah satu tokoh masyarakat Poboya, aksi spontan tersebut merupakan respons terhadap upaya CPM yang dianggap bertolak belakang dengan proses legalisasi tambang rakyat.
Disebutkan, pada Agustus lalu CPM telah menyurat kepada Lembaga Adat Poboya dan menyatakan memahami permintaan pelepasan sebagian lahan kontrak karya untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun, perusahaan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melepas lahan tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menindaklanjuti hal itu, Lembaga Adat Poboya bersama tokoh masyarakat kemudian menyurat ke Gubernur Sulawesi Tengah, yang disambut dengan dukungan melalui rekomendasi resmi kepada Menteri ESDM. Selanjutnya, para tokoh adat pun mendatangi kementerian untuk memastikan berkas permohonan penciutan wilayah kontrak karya CPM dapat segera diproses.
Namun di tengah proses itu, CPM justru disebut meminta aparat keamanan untuk menertibkan tambang rakyat Poboya.
“Ini jelas ancaman bagi eksistensi rakyat. Kalau CPM bersikukuh menutup tambang rakyat, maka rakyat pun siap menutup tambang CPM dengan segala risiko,” tulis pesan tersebut.
Sementara itu, salah satu orator aksi menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Poboya sudah berada di tahap akhir untuk memperoleh legalitas. Ia menilai langkah CPM yang tetap meminta penertiban tambang rakyat merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap pemerintah daerah yang telah memberi dukungan penuh.
“Pemerintah Sulawesi Tengah mulai dari gubernur sampai kejaksaan semua mendukung legalisasi tambang rakyat. Tapi CPM justru meminta polisi untuk menertibkan kami. Itu artinya mereka tidak menghormati pemerintah kita,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar warga tetap tertib dan menjaga solidaritas.
“Kalau mereka masih mau menertibkan kita, maka kita yang akan menertibkan mereka lebih dulu. Kita bukan mengemis, kita hanya meminta kembali sebagian hak ulayat kita,” ujarnya disambut sorak dukungan massa.
Aksi yang berlangsung damai itu ditutup dengan ajakan untuk tetap menjaga ketertiban di lokasi tambang serta menunggu hasil proses di Kementerian ESDM.
“Kita tunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa tambang rakyat di Poboya bisa jadi contoh pengelolaan tambang yang adil dan menyejahterakan semua,” pungkas orator tersebut. (NAS)
