Kabar68.Palu – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Sulteng dan organisasi kedaerahan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah.(03/25)
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah yang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam.
Muhammad Afdal Syaputra, koordinator lapangan aksi, menyatakan bahwa massa aksi berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah, seperti Poso, Morowali, Banggai, dan Parigi Moutong.
Forum mahasiswa peduli Sulteng membawa 9 tuntutan yaitu, wujudkan reforma agraria sejati dan evaluasi PT yang terlibat konflik agraria, mengusut tuntas dan menghentikan kasus PETI yang ada di Sulteng, mengevaluasi dan memperbaiki program MBG yang ada di Sulteng, Revormasi formula DBH, tolak investasi sawit di Sulteng, revisi UUD minerba dan mengembalikan hak otonom pengelolaan tambang ke daerah, mencabut IUP PT DSN dan PT BAP di kecamatan Bungku Tengah kab Morowali, segera mengaudit Pertamina, segera mengaudit SKK migas di Banggai, dan mencabut seluruh izin pertambangan batu gamping di Banggai Kepulauan.
Aksi yang mereka lakukan menyasar tiga titik strategis yaitu, kantor Dinas sosial provinsi Sulawesi Tengah, kantor DPRD provinsi Sulteng dan kantor gubernur Sulteng.
Mereka menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya melihat Sulawesi Tengah sebagai mesin uang atau sumber keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah.
“Kami yakin kalau Sulawesi Tengah ditopang dengan ekonomi yang besar dan kuat, semua itu pasti akan merata mulai dari infrastruktur hingga pendidikan,” ujar Afdal.
Fahrudin D. Yambas, selaku Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sulteng, yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Menjelaskan bahwa gubernur tidak dapat hadir karena sedang rapat dengan pejabat pemerintah lainnya.
“Sejak dilantik Februari 2025, gubernur telah menjalankan pemerintahannya selama 8 bulan dan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan,” ujar Yambas. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan konflik agraria dan telah mengambil langkah tegas dalam memberantas PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).
Fahrudin D. Yambas menjelaskan terkait Dana Bagi Hasil (DBH), bahwa hal tersebut juga merupakan harapan gubernur dan pemerintah daerah agar dana yang diterima Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil dapat lebih besar.
Massa aksi bersikeras untuk bertemu langsung dengan Gubernur Anwar Hafid. Mereka menyayangkan ketidakhadiran gubernur dan menilai koordinasi antara pihak perwakilan gubernur dengan protokol gubernur tidak jelas, sehingga sulit untuk memastikan waktu audiensi.(ZAR)
