Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengaudit sistem keselamatan dan kesehatankerja (K3) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), menyusul kebakaran di area PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) dan PT Huayou Nickel Cobalt (HYNC) yang mengakibatkan luka bakar pada tiga pekerja pada Minggu(12/10/2025).
Kampainer WALHI Sulawesi Tengah, Wandi, menilai kecelakaan kerja di kawasan industri tersebut sudah berulang dan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah maupun perusahaan.
“Kecelakaan kerja ini terus-menerus terjadi. Kami menemukan sedikitnya lima insiden sepanjang 2025 yang mengakibatkan buruh menjadi korban,” ujar Wandi, Senin (13/10).
Ia menuding sejumlah tenant di kawasan IMIP masih memaksa pekerja berproduksi menggunakan alat yang sudah tidak layak pakai.
“Biasanya alat ini sudah tidak produktif, tapi tetap dipaksakan untuk beroperasi. Akibatnya terjadi kebakaran yang mengorbankan buruh,” tegasnya.
Wandi meminta Dinas Tenaga Kerja membentuk tim independen yang melibatkan serikat pekerja untuk melakukan audit K3 dan menindak tegas perusahaan yang abai terhadap keselamatanburuh.
“Pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang mengorbankan pekerja. Kami tidak mau lagi melihat eksidenseperti ini terus terjadi di kawasan IMIP,” tambahnya.
Kebakaran di pabrik HYNC Phase II itu terjadi sekitar pukul08.53 WITA dan baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Api diduga muncul akibat percikan pengelasan yang jatuh ke tangki berbahan fiberglass di menara pencucian gas buang. Peristiwa ini menewaskan satu pekerja asal Indonesia dan dua tenaga kerja asal Tiongkok.
Ketua Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) PT HYNC, Tesar Anggrian, menyebut perusahaantidak menerapkan prosedur keselamatan dasar.
“Keselamatan kerja tidak diperhatikan, bahkan saat pengelasantidak ada fire blanket,” ujarnya.
Ketua Umum FSPIM, Jordi Goral, mendesak aktivitas produksidi SLNC dan HYNC dihentikan sementara hingga investigasituntas.
“Produksi sebaiknya dihentikan dulu, tapi selama masa penghentian upah pekerja harus tetap dibayarkan,” katanya.
Nada serupa disampaikan Kepala Divisi Kampanye Yayasan Tanah Merdeka, Mohammad Azis. Ia menilai perusahaan di kawasan IMIP kerap mengabaikan keselamatan buruh.
“Bahkan ketika ada pekerja yang meninggal, produksi tidak pernah berhenti,” kritiknya.(NA
