PALU – Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Kota Palu resmi menyandang status bandara internasional penuh setelah Kementerian Perhubungan RI menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025.
Dengan status tersebut, Bandara Mutiara menjadi satu-satunya bandara di Sulawesi Tengah yang melayani penerbangan internasional komersial.
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Sumarno menjelaskan, status tersebut berbeda dengan Bandara PT IMIP di Morowali, yang lebih dulu berstatus internasional namun hanya melayani investor asing dan angkutan kargo milik perusahaan.
“Ini menjadi satu-satunya bandara di Sulteng yang melayani penerbangan internasional komersial,” kata Sumarno, Selasa (12/8/2025) diruang kerjanya.
Sumarno menyebut, pemerintah memiliki waktu enam bulan untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis, termasuk rekomendasi dari karantina, bea cukai, imigrasi, dan Kementerian Pertahanan.
Dari sisi infrastruktur kata dia, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri masih perlu memperpanjang landasan pacu. Dimana, saat ini runway memiliki panjang 2.500 meter, sementara pesawat berbadan besar membutuhkan minimal 3.000 meter.
“Artinya masih kurang 500 meter. Besok, Rabu (13/8/2025), kami akan rapat dengan stakeholder terkait untuk menuntaskan persyaratan dalam waktu enam bulan,” ujarnya.
Sumarno mengungkapkan, proses pengusulan status internasional dilakukan hanya dalam waktu tiga bulan.
“Kajian kami buat selama satu bulan, kemudian saya bawa langsung ke Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulteng menilai peningkatan status tersebut sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di wilayah tersebut.
Dengan konektivitas internasional, potensi destinasi unggulan seperti Taman Nasional Lore Lindu, Kepulauan Togean, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu diharapkan semakin terbuka bagi wisatawan dan investor.
Selain persiapan teknis, pihak bandara juga akan berkoordinasi intensif dengan instansi terkait guna memastikan fasilitas dan layanan memenuhi standar internasional.(NAS)
