PALU – Sejumlah perusahaan tambang galian C di Sulawesi Tengah, dinilai abai terhadap aturan pertambangan yang berlaku.
Meski Inspektur Tambang telah mengeluarkan berbagai rekomendasi, banyak perusahaan masih tetap beroperasi tanpa memenuhi kewajiban dasar seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Kepala Teknik Tambang (KTT), dan komitmen terhadap lingkungan.
Tidak hanya itu, polusi udara serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang terus dikeluhkan masyarakat lingkar tambang. Aksi demonstrasi sudah beberapa kali dilakukan, namun aparat berwenang dinilai tutup mata.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng Ajenkris mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan tambang bermasalah.
”Ada tim di sini yang melakukan pemetaan. Mereka sudah punya data awal. Contohnya di Talise, kalau hanya meresahkan masyarakat, ditutup,” ujar Ajenkris, Kamis (24/7) di ruang kerjanya.
Ajengkris menegaskan, tambang galian C tetap menjadi prioritas penanganan usai dirinya dilantik.
Ajengkris berkomitmen untuk membantu Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, dalam memberantas aktivitas tambang ilegal maupun perusahaan yang tidak patuh aturan.
Menurutnya, tidak semua perusahaan galian C bersikap nakal. Oleh karena itu, pendekatan pemetaan dan verifikasi lapangan dianggap penting.
”Harus kita petakan, mana perusahaan yang benar-benar bekerja sesuai aturan, dan mana yang hanya punya izin panjang tapi di lapangan tidak ada RKAB, tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
Namun Ajenkris juga menekankan bahwa langkah penindakan tidak bisa dilakukan secara gegabah. Apalagi sekitar 90 persen tenaga kerja tambang berasal dari masyarakat lokal.
”Susah juga kalau ESDM langsung menutup semena-mena tanpa memverifikasi. Tenaga lokal di sana bisa kehilangan mata pencaharian. Hanya sekitar 10 persen yang tenaga ahli,” katanya. (bar)
