SIGI -Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong percepatan pencairan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (RR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah tersebut disampaikan langsung Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, dalam rapat pembahasan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Graha BNPB, Jakarta, Senin (22/7/2025).
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial BNPB tersebut, membahas dokumen R3P dari sejumlah daerah yang masa berlakunya telah berakhir. Dalam arahannya, Deputi menekankan pentingnya sinkronisasi data antarpemangku kepentingan sebelum proses rekomendasi dan tindak lanjut dilakukan.
“Beberapa daerah sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selama lebih dari tiga tahun karena dokumen R3P tidak diperpanjang,” ujarnya. Ia mengingatkan, lima sektor utama yang harus masuk dalam dokumen R3P adalah perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB menambahkan, penanganan sejumlah bencana dalam kurun 2010–2021 masih menyisakan pekerjaan rumah. Di banyak wilayah, masa berlaku dokumen R3P telah habis, bahkan ada yang disusun melampaui batas waktu 90 hari setelah status darurat berakhir. Hal ini membuat proses revisi oleh Inspektorat Utama (Irtama) BNPB terkendala dan menghambat penyaluran hibah.
Menanggapi hal itu, Bupati Rizal menyampaikan bahwa Pemkab Sigi telah mengalokasikan dana pendamping untuk mendukung hibah RR. Proposal hibah pun sudah diajukan sejak triwulan pertama 2024.
“Dokumen R3P Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Instruksi Presiden terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, saat ini masih berlaku,” ujar Rizal.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Sigi akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta dalam APBD 2025 untuk mendukung jasa konsultasi pengawasan teknis pelaksanaan hibah. Selain itu, pemerintah daerah juga siap menerbitkan kembali Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tahun 2018 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi jika hal tersebut menjadi syarat pencairan hibah.
Bupati Rizal juga berharap agar sisa kegiatan prioritas R3P yang belum teranggarkan, senilai sekitar Rp 133,1 miliar, dapat didanai melalui hibah BNPB maupun skema pembiayaan lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama bagi daerah dalam menyelesaikan program pascabencana.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), serta kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Donggala, dan Wali Kota Palu. (ADK)
