PALU – Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Anjas masih setia menjaga kantor KONI Sulawesi Tengah. Di balik senyumnya yang ramah, tersimpan luka yang tak kunjung sembuh. Honornya sebagai penjaga kantor belum juga dibayar selama enam bulan terakhir.
“Ini bentuk pendzoliman dan pelanggaran HAM, apalagi ini sudah memasuki pertengahan Juli 2025,” ungkapnya lirih. Suaranya tenang, tapi jelas terdengar getir.
Bagi Anjas, ini adalah masa tersulit selama bekerja di lembaga yang menaungi dunia olahraga di Sulteng itu. Menjaga aset Pemda, namun tanpa ada kepastian nasib.
Di saat masyarakat lain bersuka cita merayakan Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, ia justru harus berpikir keras, dari mana mencari uang untuk beli beras, susu anak, atau sekadar membayar listrik?
“Bayangkan, enam bulan kami tidak terima honor. Bahkan menghadapi lebaran lalu, kami harus ngutang sana-sini untuk menafkahi anak istri,” ujarnya.
Meskipun hak mereka tak dipenuhi, Anjas dan rekan-rekannya tetap datang ke kantor setiap hari. Mereka melanjutkan kerja-kerja administrasi, mencatat surat masuk, membuat laporan kegiatan, hingga menjaga kantor pada malam hari.
“Dimana hati nurani para pemangku kebijakan yang tega melihat rakyatnya menderita dan sengsara?” tanya Anjas penuh harap, seolah menunggu jawaban dari langit yang mendung.
Di sisi lain, Lisa, staf administrasi KONI Sulteng, juga mengalami tekanan hidup yang sama beratnya. Sudah enam bulan sia menambal kebutuhan hidup dengan gali lubang tutup lubang. Tagihan angsuran motor menumpuk, uang kos terus ditagih, dan sembako tak selalu ada di dapur.
“Kalau sekolah gratis, berobat gratis, terus untuk makan kami perlu kerja. Honor itu sumber hidup kami,” kata Lisa dengan suara lirih.
Ia mengakui program-program BERANI sebagai program pro rakyat Gubernur Anwar Hafid seperti pendidikan dan kesehatan gratis memang terasa, tapi untuk makan sehari-hari, dia masih harus mengais dari honor yang belum ada.
Lisa adalah satu dari belasan pegawai di Sekretariat KONI Sulteng yang kini terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Mereka tetap menjalankan tugas tanpa bayaran, tanpa kepastian, dan tanpa perhatian.
Sementara itu, pernyataan Kadispora Sulteng Irvan Aryanto bahwa honor pegawai KONI tidak bisa dibebankan pada APBD menuai tanda tanya.
Wakil Ketua Umum KONI Sulteng, Alizam Lamadau, mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah.
“Kenapa baru di tahun 2025 ini persoalan honor staf KONI dipersoalkan? Selama kepengurusan KONI dari zaman Pak Anwar Ponulele hingga Pak Sahabuddin Mustafa, semua staf tetap diberikan honor dari hibah APBD dan tidak pernah dipermasalahkan oleh auditor,” tegas Alizam.
Menurutnya, sejak awal masa kepengurusan Nizar Rahmatu pun mekanisme itu masih berjalan. Ia menduga ada sesuatu yang berubah secara tiba-tiba pada tahun ini.
“Ada apa sebenarnya? Kenapa sekarang baru jadi masalah?” tandasnya penuh tanya. (bar)
