Kadinkes Sulteng : Pihak Keluarga Tidak Pernah Melapor
Palu, – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Pakamundi, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian di Desa Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, terkait jenazah balita berusia tiga tahun yang tidak dapat diantarkan menggunakan ambulans menuju rumah duka. Ia menyebut peristiwa tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar tidak terulang kembali.
“Ini menjadi PR kita bersama, jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti ini,” ujar Hidayat saat ditemui usai rapat paripurna berlangsung, Selasa (2/6/2026).
Hidayat menilai pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa memiliki kewajiban untuk menyiapkan sarana dan prasarana ambulans jenazah bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan kemanusiaan seperti pengangkutan jenazah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia juga menjelaskan bahwa ambulans milik Dinas Kesehatan pada umumnya tidak diperuntukkan untuk mengangkut jenazah, melainkan khusus untuk menjemput dan merujuk pasien yang sakit. Karena itu, diperlukan fasilitas lain yang secara khusus menangani transportasi jenazah.
“Ini tanggung jawab pemerintah. Kalau menurut saya kita harus peduli dan siap untuk memfasilitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Syahriar, M.Kes menjelaskan bahwa secara regulasi ambulans pasien dan mobil jenazah memang memiliki fungsi yang berbeda. Selain peruntukannya, kedua kendaraan tersebut juga dibedakan dari sisi fisik dan identitas kendaraan.
Menurutnya, idealnya setiap kecamatan, terutama di wilayah terpencil, memiliki minimal satu unit mobil jenazah sehingga tidak lagi bergantung pada ambulans pasien untuk keperluan pengangkutan jenazah.
“Secara aturan memang ambulans pasien dan mobil jenazah itu berbeda. Harapan kami, setiap kecamatan yang sangat terpencil minimal memiliki satu mobil jenazah,” jelasnya.
Ia mengakui penggunaan ambulans pasien untuk mengangkut jenazah sering menimbulkan persoalan psikologis dan trauma di tengah masyarakat. Bahkan, terdapat kasus di wilayah Pantai Barat di mana keluarga pasien menolak menggunakan ambulans puskesmas untuk rujukan setelah kendaraan tersebut pernah digunakan mengangkut jenazah.
Terkait kasus di Bulagi, Kadinkes menegaskan bahwa pihak keluarga tidak pernah melapor kepada puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil penelusuran, keluarga hanya berkoordinasi dengan pihak desa yang memiliki ambulans desa dari program Berani Sehat.
Menurut Syahriar melalui informasi yang diterima Dinas Kesehatan, pihak desa hanya meminta penggantian biaya bahan bakar. Namun keluarga tidak bersedia sehingga akhirnya jenazah diangkut menggunakan sepeda motor. Meski demikian, pihaknya telah memberikan peringatan kepada seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala puskesmas agar lebih responsif membantu masyarakat apabila menghadapi kondisi serupa.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya sektor kesehatan, untuk bersama-sama mencari solusi ketika terjadi persoalan kemanusiaan di tengah masyarakat. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan pengadaan mobil jenazah. Namun realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah di tengah berbagai keterbatasan anggaran.
Hidayat menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk perhatian atas persoalan kemanusiaan yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak,” tambahnya. (ZAR)
